Tulisan ini merupakan kelanjutan dari Soal UTS Kelas 9 Semester 1 dan Kunci Jawaban yang telah kita bahas cukup lengkap sekali di bagian pertama atau sesi pertama seblum sesi kedua ini. Jadi, bagi kamu yang belum membaca sesi pertamanya, saya sarankan agar baca terlebih dahulu, karena dengan begitu pengetahuan yang didapat akan jauh lebih luas.
Baik, di Pilihan Ganda bagian dua ini kita akan membahas dua puluh soal dan jawaban uts kelas 9 semester 1. Diharapkan dengan tambahan dua puluh soal dan jawaban ini mampu memberikan referensi yang bagus untuk kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak berikut ini atau langsung saja baca disini.
I. Pilihlah salah satu jawaban berikut ini yang sekiranya benar dan tepat!
26. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan pemerintahan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat diantaranya adalah ...
a. Kesejahteraan masyarakat
b. Penanganan bidang kesehatan
c. Perizinan usaha
d. Pertahanan dan keamanan
Jawaban: d
27. Berikut ini yang bukan merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, yaitu ...
a. WNI yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
b. Memiliki kekayaan yang cukup
c. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara
d. Sehat jasmani dan rohani
Jawaban: b
28. Sumber-sumber penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 antara lain berasal dari ...
a. Hasil pajak daerah
b. Pendapatan kekayaan penyelengaara daerah
c. Pungutan kepada pengusaha
d. Perusahaan keluarga kepala daerah
Jawaban: a
29. Berikut ini yang tidak termasuk kedalam perangkat daerah, yaitu ...
a. Sekretariat daerah
b. Dinah daerah
c. Lembaga teknis daerah
d. Organisasi massa (Ormas)
Jawaban: d
30. Fungsi badan perwakilan desa (BPD) antara lain ..
a. Menurunkan kepala desa kalau tidak sejalan dengan kebijakan BPD
b. Menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa
c. Ikut terlibat dalam pemerintahan desa
d. Mengelola bantuan atau subsidi dari pemerintah, seperti raskin dan bantuan langsung, sementara kepada masyarakat
Jawaban: b
31. Contoh peran serta masyarakat dalam pemerintahan adalah ...
a. Membantu petugas sensus penduduk dalam mendata jumlah penduduk
b. Melaksanakan siskamling dilingkungan masing-masing
c. Membentuk karang taruan
d. Memelihara lewan langka yang dilindungi negara
Jawaban: b
32. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial sangat ditentukan oleh ...
a. Kemajuan dan kecanggian teknologi
b. Besarnya dana yang tersedia
c. Partisipasi seluruh warga negara beserta pemerintah
d. Sarana dan prasarana yang ada
Jawaban: c
33. Peraturan yang dihasilkan kepada daerah dan DPRD adalah ...
a. Undang-undang
b. Peraturan pemerintah
c. Peraturan presiden
d. Peraturan daerah
Jawaban: d
34. Pastisipasi masyarakat daerah dalam perumusan kebijakan publik dapat diwakili oleh ...
a. DPRD kabupaten atau kota
b. DPR RI
c. DPD
d. Organisasi kemasyarakatan
Jawaban: a
35. Apabila kebijakan publik tidak sesuai aspirasi masyarakat, maka akan terjadi ...
a. Penerimaan
b. Penolakan
c. Pembangkangan
d. Pemberontakan
Jawaban: b
36. Rancangan peraturan yang dibuat oleh bupati atau walikota harus mendapat persetujuan dari ...
a. DPR RI
b. BPD
c. DPD
d. DPRD
Jawaban: d
37. Kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten indramayu disebelah barat, yaitu ...
a. Kab. cirebon
b. Kab. kuningan
c. Keb. Majalengka
d. Kab. Subang
Jawaban: a
39. Suatu peraturan daerah dikatakan sah apabila ...
a. Dinyatakan telah berlaku
b. Diajukan atau diputuskan dalam sidang DPRD
c. Disetujui DPRD dan disahkan kepala daerah
d. Diumumkan kepada masyarakat umum
Jawaban: c
40. Partisipasi dan proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah sangat penting, karena ...
a. Pemerintah akan mudah memaksa masyarakatnya supaya mematuhi kebijakan publik tersebut
b. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya sekejahteraan bersama
c. Masyarakat berhak menuntut segala kebutuhannya kepada pemerintah
d. Masyarakat merupakan objek pelaksanaan suatu kebijakan politik
Jawaban: b
II. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!
1. Jelaskan arti pengakuan negara secara de facto?
Jawaban:
Adalah pengakuan terhadap sah berdirinya suatu negara secara fakta atau kenyataan dengan terpenuhinya unsur-unsur pokok, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat
2. Sebutkan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara?
Jawaban:
a) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan
b) Pelatihan dasar militer
c) Mengabdikan diri sebagaip prajurit TNI dan POLRI
d) Pengabdian sesuai profesi
3. Berikan dua contoh sikap peduli terhadap hukum dalam upaya bela negara?
Jawaban:
a) Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri
b) Bersedia menjadi sanksi terhadap suatu kasus hukum
4. Sebutkan asas-asas otonomi daerah?
Jawaban:
a) Asas sentralisasi
b) Asas desentralisasi
c) Asas dekonsentrasi
d) Asas tugas pembantuan
5. Sebutkan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat?
Jawaban:
a) Politik luar negeri
b) Usaha pertahanan keamanan
c) Yustisi
d) Moneter dan fiskal nasional
e) Agama
Nah itu dia pembahasan kali ini. Jika sekiranya kamu menginginkan pemaparan diatas dalam bentuk file yang bisa di print out, silahkan klik link download yang telah tersedia dibawah ini.
Download Soal UTS Kelas 9 SMP/MTS Semester 1 dan Kunci Jawaban Part-2
I. RESUME JAWABAN PG
26. d Pertahanan dan keamanan
27. b Memiliki kekayaan yang cukup
28. a Hasil pajak daerah
29. d Organisasi masa (Ormas)
30. b Menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa
31. d DPRD
32. c Partisipasi seluruh warga negara beserta pemerintah
33. d Peraturan daerah
34. a DPRD kabupaten atau kota
35. b Penolakan
36. d DPRD
37. a Kab. Cirebon
38. d Memberikan kekuasaan tanpa batas kepada daerah
39. c Disetujui DPRD dan disahkan kepala daerah
40. b Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya kesejahteraan bersama
Baik, di Pilihan Ganda bagian dua ini kita akan membahas dua puluh soal dan jawaban uts kelas 9 semester 1. Diharapkan dengan tambahan dua puluh soal dan jawaban ini mampu memberikan referensi yang bagus untuk kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak berikut ini atau langsung saja baca disini.
I. Pilihlah salah satu jawaban berikut ini yang sekiranya benar dan tepat!
26. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan pemerintahan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat diantaranya adalah ...
a. Kesejahteraan masyarakat
b. Penanganan bidang kesehatan
c. Perizinan usaha
d. Pertahanan dan keamanan
Jawaban: d
27. Berikut ini yang bukan merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, yaitu ...
a. WNI yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
b. Memiliki kekayaan yang cukup
c. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara
d. Sehat jasmani dan rohani
Jawaban: b
28. Sumber-sumber penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 antara lain berasal dari ...
a. Hasil pajak daerah
b. Pendapatan kekayaan penyelengaara daerah
c. Pungutan kepada pengusaha
d. Perusahaan keluarga kepala daerah
Jawaban: a
29. Berikut ini yang tidak termasuk kedalam perangkat daerah, yaitu ...
a. Sekretariat daerah
b. Dinah daerah
c. Lembaga teknis daerah
d. Organisasi massa (Ormas)
Jawaban: d
30. Fungsi badan perwakilan desa (BPD) antara lain ..
a. Menurunkan kepala desa kalau tidak sejalan dengan kebijakan BPD
b. Menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa
c. Ikut terlibat dalam pemerintahan desa
d. Mengelola bantuan atau subsidi dari pemerintah, seperti raskin dan bantuan langsung, sementara kepada masyarakat
Jawaban: b
31. Contoh peran serta masyarakat dalam pemerintahan adalah ...
a. Membantu petugas sensus penduduk dalam mendata jumlah penduduk
b. Melaksanakan siskamling dilingkungan masing-masing
c. Membentuk karang taruan
d. Memelihara lewan langka yang dilindungi negara
Jawaban: b
32. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial sangat ditentukan oleh ...
a. Kemajuan dan kecanggian teknologi
b. Besarnya dana yang tersedia
c. Partisipasi seluruh warga negara beserta pemerintah
d. Sarana dan prasarana yang ada
Jawaban: c
33. Peraturan yang dihasilkan kepada daerah dan DPRD adalah ...
a. Undang-undang
b. Peraturan pemerintah
c. Peraturan presiden
d. Peraturan daerah
Jawaban: d
34. Pastisipasi masyarakat daerah dalam perumusan kebijakan publik dapat diwakili oleh ...
a. DPRD kabupaten atau kota
b. DPR RI
c. DPD
d. Organisasi kemasyarakatan
Jawaban: a
35. Apabila kebijakan publik tidak sesuai aspirasi masyarakat, maka akan terjadi ...
a. Penerimaan
b. Penolakan
c. Pembangkangan
d. Pemberontakan
Jawaban: b
36. Rancangan peraturan yang dibuat oleh bupati atau walikota harus mendapat persetujuan dari ...
a. DPR RI
b. BPD
c. DPD
d. DPRD
Jawaban: d
37. Kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten indramayu disebelah barat, yaitu ...
a. Kab. cirebon
b. Kab. kuningan
c. Keb. Majalengka
d. Kab. Subang
Jawaban: a
39. Suatu peraturan daerah dikatakan sah apabila ...
a. Dinyatakan telah berlaku
b. Diajukan atau diputuskan dalam sidang DPRD
c. Disetujui DPRD dan disahkan kepala daerah
d. Diumumkan kepada masyarakat umum
Jawaban: c
40. Partisipasi dan proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah sangat penting, karena ...
a. Pemerintah akan mudah memaksa masyarakatnya supaya mematuhi kebijakan publik tersebut
b. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya sekejahteraan bersama
c. Masyarakat berhak menuntut segala kebutuhannya kepada pemerintah
d. Masyarakat merupakan objek pelaksanaan suatu kebijakan politik
Jawaban: b
II. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!
1. Jelaskan arti pengakuan negara secara de facto?
Jawaban:
Adalah pengakuan terhadap sah berdirinya suatu negara secara fakta atau kenyataan dengan terpenuhinya unsur-unsur pokok, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat
2. Sebutkan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara?
Jawaban:
a) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan
b) Pelatihan dasar militer
c) Mengabdikan diri sebagaip prajurit TNI dan POLRI
d) Pengabdian sesuai profesi
3. Berikan dua contoh sikap peduli terhadap hukum dalam upaya bela negara?
Jawaban:
a) Tidak melakukan tindakan main hakim sendiri
b) Bersedia menjadi sanksi terhadap suatu kasus hukum
4. Sebutkan asas-asas otonomi daerah?
Jawaban:
a) Asas sentralisasi
b) Asas desentralisasi
c) Asas dekonsentrasi
d) Asas tugas pembantuan
5. Sebutkan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat?
Jawaban:
a) Politik luar negeri
b) Usaha pertahanan keamanan
c) Yustisi
d) Moneter dan fiskal nasional
e) Agama
Nah itu dia pembahasan kali ini. Jika sekiranya kamu menginginkan pemaparan diatas dalam bentuk file yang bisa di print out, silahkan klik link download yang telah tersedia dibawah ini.
Download Soal UTS Kelas 9 SMP/MTS Semester 1 dan Kunci Jawaban Part-2
I. RESUME JAWABAN PG
26. d Pertahanan dan keamanan
27. b Memiliki kekayaan yang cukup
28. a Hasil pajak daerah
29. d Organisasi masa (Ormas)
30. b Menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa
31. d DPRD
32. c Partisipasi seluruh warga negara beserta pemerintah
33. d Peraturan daerah
34. a DPRD kabupaten atau kota
35. b Penolakan
36. d DPRD
37. a Kab. Cirebon
38. d Memberikan kekuasaan tanpa batas kepada daerah
39. c Disetujui DPRD dan disahkan kepala daerah
40. b Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya kesejahteraan bersama
0 komentar:
Posting Komentar